Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan surat edaran terkait sosialisasi bagi pelaku usaha sebagai bentuk dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026, yakni upaya penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang lebih akurat dan berbasis data.
“Data yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan, termasuk pengembangan sektor obat, pangan, kosmetik, dan produk kesehatan,” ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan bahwa salah satu capaian strategis kolaborasi BPOM dan Badan Pusat Statistik adalah keberhasilan integrasi data melalui Portal Satu Data BPOM ke dalam Statistical Business Register (SBR) BPS.
Hingga Mei 2026, sebanyak 364.581 data usaha telah berhasil dialirkan, yang terdiri atas 177.349 data pemilik izin edar, 3.271 data pedagang besar farmasi, dan 183.961 data industri rumah tangga. Data tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat basis data usaha nasional dan mendukung kualitas hasil SE 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi kepada BPOM atas dukungan yang telah diberikan sejak awal pelaksanaan SE 2026. Berbagai bentuk kolaborasi yang telah dilakukan dinilai berhasil memperluas jangkauan sosialisasi sensus kepada pelaku usaha di sektor obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya.
